JSR.SUMEDANG.
Dalam rangka menjalankan fungsi legislatif secara optimal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan” untuk Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini diinisiasi langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) XI yang meliputi wilayah Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Subang.
Hadir sebagai pembicara utama sekaligus penanggung jawab kegiatan, H. Zaini Shofari, S.Hi., M.I.Kom., yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi Jawa Barat.
Dalam pemaparannya, H. Zaini Shofari menegaskan bahwa pengawasan yang ketat dan partisipatif terhadap jalannya pemerintahan daerah sangat krusial untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai aturan, transparan, serta memberikan dampak langsung yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.
”Fungsi pengawasan ini bukan sekadar formalitas anggaran, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar tersalurkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di wilayah Sumedang, Majalengka, dan Subang,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, perangkat desa, serta sejumlah awak media yang meliput jalannya acara. Selain memaparkan mekanisme pengawasan anggaran, acara ini juga dimanfaatkan sebagai wadah serap aspirasi guna mendengarkan langsung kendala-kendala yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Mekanisme Administrasi Kehadiran Peserta
Berdasarkan pantauan di lokasi acara, pihak panitia penyelenggara menerapkan mekanisme administrasi yang cukup ketat bagi seluruh undangan yang hadir. Sebagai bentuk pengganti uang transportasi resmi kegiatan, panitia membagikan amplop insentif khusus kepada masyarakat dan awak media.
Namun, pembagian tersebut hanya diberikan secara selektif kepada para peserta dan jurnalis yang telah mengisi serta menandatangani daftar hadir resmi yang disediakan di meja registrasi. Bagi peserta maupun media yang berada di lokasi tetapi tidak mengisi daftar hadir, pihak panitia menegaskan tidak dapat memberikan amplop logistik tersebut karena harus menyesuaikan dengan laporan pertanggungjawaban administrasi acara.
Melalui agenda rutin Tahun Anggaran 2026 ini, Fraksi PPP DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
