SUMEDANG, JSR | Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia (PPSDM HAM) Kementerian HAM RI resmi difungsikan di Kabupaten Sumedang, Senin (19/10/2026). Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir berharap gedung ini menjadi pusat pembelajaran HAM nasional.
Peresmian dilakukan Sekjen Kementerian HAM RI, Novita Ilmaris, S.Kom., S.H., M.H., mewakili Menteri HAM. Kegiatan dirangkaikan dengan pembukaan Pelatihan Satpol PP dan Panel Evaluasi Manajemen Risiko Kementerian HAM.
Dony menilai PPSDM HAM strategis untuk meningkatkan kompetensi aparatur dan kesadaran HAM. Ia juga mendorong Sumedang menjadi kabupaten percontohan melalui pelayanan publik yang adil, inklusif, dan ramah disabilitas, termasuk penyediaan penerjemah bahasa isyarat dalam khotbah Jumat di Masjid Agung Sumedang.
Dalam sambutan Menteri HAM yang dibacakan Novita, ditegaskan bahwa pemanfaatan gedung merupakan upaya optimalisasi aset negara agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Gedung tersebut merupakan aset rampasan negara dari perkara korupsi yang ditangani KPK. Novita mengapresiasi sinergi KPK, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Pemkab Sumedang dalam pemanfaatannya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan HAM harus tercermin dalam pelayanan yang adil, pemenuhan hak dasar, perlakuan tanpa diskriminasi, serta penyelesaian pelanggaran hak. PPSDM HAM diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi aparatur pemerintah, penegak hukum, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan publik.
Sementara itu, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK RI, Mungki Hadipratikto, mengapresiasi percepatan pemanfaatan aset tersebut. Setelah diserahterimakan pada 6 Januari 2026, gedung itu dapat difungsikan dalam waktu kurang dari setahun untuk pengembangan SDM HAM.
Ia menegaskan, pemanfaatan aset rampasan negara bagi kepentingan publik membuktikan bahwa penegakan hukum dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pengelolaan aset yang tepat.
